Makalah | Objek Dan Pengendalian Moral

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berideologi Pancasila. Pancasila yang sila-silanya diambil dari nilai luhur bangsa Indonesia, nilai tersebut adalah :
1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai Kemanusiaan
3. Nilai Persatuan
4. Nilai kerakyatan
5. Nilai Keadilan

Sebagai sebuah bangsa yang mengakui adanya Tuhan melalui 5 agama yang diakui di Indonesia maka sudah selayaknya Indonesia menjunjung tinggi nilai moral yang terdapat dalam Ideologi bangsa Indonesia. Dalam kenyataan nya di Indonesia masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai moral sebagai ideologi bangsa, hal ini dibuktikan oleh beberapa ilustrasi kasus sebagai berikut :
  1. Kasus Korupsi Oleh Beberapa Pejabat Negara ( seperti : Suthan Batoegana terjerat kasus SKK Migas, Gatot Pudjo terjerat kasus Penyelundupan dana bansos Provinsi Sumatera Utara, dan masih banyak lainnya)
  2. Kasus Kekerasan Terhadap Anak (seperti : Anggeline yang disiksa Ibu Angkatnya Hingga Meninggal, Pencabulan Anak oleh Saiful Jamil, dan lainnya)
Berdasarkan cerminan kasus diatas maka penting untuk dilakukannya pengendalian moral terhadap diri individu dan masyarakat luas. Pengendalian yang dilakukan berdasarkan teori-teori moral yang haruss di pahami sebagai bentuk penyelesaian penyimpangan moral oleh masyarakat. Makalah ini akan membahas mengenai objek moral, dan pengendalian moral dalam diri individu dan masyarakat.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Moral
Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 592) menjelaskan bahwa moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Menurut Bambang Daroeso (1986: 22) merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif, yaitu sebagai berikut:
  1. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok menusia di dalam lingkungan tertentu.
  2. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.
  3. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan.
Kata moral juga sering disinonimkan dengan etika, yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani Kuno yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berfikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 237) etika diartikan sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau niai yang berkenaan dengan akhlak, dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (Muchson dan Samsuri, 2013: 1-3).
Berdasarkan analisis penulis bahwa moral merupakan bentuk abstrak nya sedangkan etika sebagai bentuk konkret dari perilaku moral yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

B. Teori-Teori Moral

Teori Piaget Jean Piaget (1896-1980) menyusun teori perkembangan moralnya yang dikenal sebagai teori struktural-kognitif. Teori ini melihat perkembangan moral sebagai suatu hasil interaksi antara pelaksana aturan, pengikut atau pembuatnya secara individual dengan kerangka jalinan aturan yang bersangkutan yang menunjukkan esensi moralitas itu. Fokus teori ini ada pada sikap, perasaan (afeksi), serta kognisi dari individu terhadap perangkat aturan yang bersangkutan (Kurtines, 1992: 513). Teori struktur-kognitif Piaget dibangun berdasarkan penelitiannya mengenai struktur kognitif dan perkembangan penalaran moral (moral reasoning) yang termuat dalam karya klasiknya yang terbit pertama kali pada 1932, The Moral Judgement of the Child (Conn, 1982: 378). Piaget melakukan penelitiannya dengan mengamati anak-anak yang bermain kelereng. Pengamatan Piaget menunjukkan adanya kontradiksi yang jelas antara perubahan persepsi yang berkaitan dengan usia dan ketaatan terhadap aturan. Kontradiksi yang dimaksud diselesaikan dengan jalan mengklasifikasikan penalaran moral dan anak-anak yang agak kecil dan yang agak besar (Burton, 1992: 323-324). Berdasarkan penelitian itu dirumuskan dua buah urutan perkembangan yang paralel: satu rumusan urutan perkembangan berkenaan dengan pelaksanaan aturan, sedang rumusan lainnya berkenaan dengan kesadaran akan peraturan. Masing-masing urutan perkembangan melukiskan adanya peralihan dari orientasi yang bersifat eksternal, egosentris dan heteronom, ke arah orientasi yang menunjukkan adanya keinginan untuk bekerjasama dan berpegang pada aturan itu sebagai hasil perjanjian bersama (Turiel dan Smetana, 1992:459). 34 Pengamatan Piaget tersebut dapat diringkaskan dalam skema sebagai berikut (Dwija Atmaka, 1981 dalam Soenarjati dan Cholisin, 1989: 34)

Pelaksanaan tahap tahap ego- tahap tahap kodifikasi Peraturan motor sentrik koperatif awal peraturan activity Usia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kesadaran peraturan hanya peraturan dianggap suci, peraturan-peraturan akan Pera- ditiru tanpa tak boleh diganggu gugat, sebagai ukum yang turan kesadaran berasal dari orang dewasa, merupakan kesepaabadi; merubah peraturan katan ersama;dapat salah besar diubahkalau disetujui oleh umum. Secara rinci skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
  1. Pada Level I Pada anak sekitar usia 1 sampai 2 tahun, pelaksanaan peraturan masih bersiifat motor acitivity, belum ada kesadaran akan adanya peraturan. Semua geraknya masih belum dibimbing oleh pikiran tentang adanya peraturan yang harus ditaatinya.
  2. Pada Level II Pada usia sekitar 2 sampai 6 tahun, sudah mulai ada kesadaran akan adanya peraturan, namun menganggap peraturan itu bersifat suci, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, merubah peraturan merupakan kesalahan besar. Dalam pelaksanaan peraturan mereka ini masih bersifat egosentrik, berpusat pada dirinya.
  3. Pada Level III Pada usia sekitar 7 sampai 10 tahun pelaksanaan peraturan sudah mulai bersifat sebagai aktivitas sosial, sifat egosentrik sudah mulai ditinggalkan. Dalam tahap ini sudah ada keinginan yang kuat untuk memahami peraturan, dan setia mengikuti peraturan tersebut. Sifat heteronomi mulai bergeser pada sifat otonomi.
  4. Pada Tahap IV Pada usia sekitar 11 sampai 12 tahun kemampuan berpikir anak sudah mulai berkembang. Pada tahap ini sudah ada kemampuan untuk berpikir abstrak, sudah ada kesadaran bahwa peraturan merupakan hasil kesepakatan bersama. Tahap ini merupakan tahap kodifikasi atau tahap pemantapan peraturan (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 34-35).
Dari skema di atas tampak bahwa keputusan moral anak berubah seiring dengan pertumbuhan usianya (Conn, 1982: 378). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan moral terdapat pergeseran yang sifatnya alami, yang terjadi secara bersamaan dengan atau segera setelah peralihan kognitif dari pemikiran pra-operasional ke arah pemikiran operasional, di sekitar usia tujuh tahun. Pergeseran tersebut berlangsung sedemikian, sehingga anak yang bersangkutan untuk pertamakalinya mulai menyadari maksudnya sendiri serta memanfaatkan informasi ini dalam mengadakan pertimbangan moral yang menyangkut orang lain (Liebert, 1992: 291).

Pada bagian lain, pertimbangan moral berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Piaget tentang konflik moral-kognitif dengan organisasi tahapan urutan. Tahapan perkembangan pertimbangan moral Piaget mengandung suatu proses berjalur tunggal. Artinya, pertimbangan moral tidak timbul dari tindakan moral itu sendiri. Suatu tahapan dari pertimbangan moral mungkin mengandung suatu perilaku baru, demikian pula halnya suatu tindakan yang mengandung konflik dan pilihan mungkin membawa orang untuk menata suatu tahapan baru dari pertimbangan moral. Piaget membedakan antara moral praktis dengan moral verbal dari pertumbuhan anak. Menurut Piaget (1932), "Moral verbal selalu saja muncul, setiap kali si anak diminta untuk menimbang tindakan orang lain yang tidak langsung menarik perhatiannya atau memaksanya untuk mengemukakan pendapatnya terhadap prinsip-prinsip umum, lepas dari perbuatannya yang aktual" (Kohlberg dan Candee, 1992: 87).

Sedangkan moralitas praktis "merupakan pemikiran moral yang efektif, yang menyebabkan anak membuat pertimbangan moral yang serupa yang akan membimbingnya dalam setiap kasus khusus." Pertimbangan-pertimbangan tersebut mencerminkan pemikiran anak yang sebenarnya, jauh lebih dalam dibandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang dikatakannya (yang verbal) dan berada di bawah tahapan formula yang dinyatakan secara lisan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "Suatu permasalahan moral yang secara teoritis dihadapi seorang anak berbeda dengan praktik moralnya seperti halnya suatu permasalahan intelektual berbeda dengan praktik logisnya" (Ibid).

Teori Kohlberg Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg merupakan pengembangan teori struktural-kognitif yang telah dilakukan Piaget sebelumnya. Di atas bangunan teori Piaget itu, Lawrence Kohlberg mengusulkan suatu teori perkembangan pemikiran moral (teori development-kognitif). Teori ini menyatakan bahwa setiap individu melalui sebuah "urutan berbagai tahapan" (invariant sequence of stages) moral. Tiap-tiap tahap ditandai oleh struktur mental khusus (distinctive) yang diekspresikan dalam bentuk khusus penalaran moral (Kneller, 1984: 110). Berdasarkan penelitiannya yang cukup lama, Kohlberg mengidentifikasikan enam tahap yang terbagi ke dalam tiga level perkembangan pemikiran moral. Kemudian, Kohlberg menyempurnakannya menjadi tujuh tahap. Keseluruhan tahap itu secara ringkas dibagankan sebagai berikut (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 37; Kneller, 1984:110):
Selama tahap-tahap pre-konvensional anak tidak memiliki ide tentang aturan-aturan atau standard moral.
  1. Pada "Tahap 1" anak melakukan perbuatan baik semata-mata untuk menghindari hukuman,
  2. Tahap 2" anak akan mematuhi apapun sepanjang memenuhi kepuasan/kebutuhan sendiri ataupun orang lain. Selama tahap-tahap konvensional anak menghormati moralitas sebagai seperangkat aturan sosial dan harapan-harapan sosial.
  3. Pada "Tahap 3" perbuatan baik adalah perbuatan yang membuat orang senang dan orang lain setuju atas apa yang diperbuatnya; sedangkan
  4. Pada "Tahap 4" perbuatan baik dilakukan dengan menjalankan kewajiban dan menghormati otoritas. Selama tahap-tahap post-konvensional/principled ini moralitas konvesional dirumuskan ke dalam nilai-nilai moral yang lebih dalam.
  5. Pada "Tahap 5" seseroang percaya bahwa dengan dan melakukan sesuatu yang benar secara luas untuk mendukung kesejahteraan umum.
  6. Dalam "Tahap 6" tindakan yang benar adalah berbuat mengikuti prinsip-prinsip universal keadilan dan menghormati orang lain sebagaimana orang lain menghormati di dalam diri mereka sendiri.
  7. Dalam "Tahap 7" orientasi religius menggabungkan prinsip-prinsip tersebut dengan suatu perspektif di atas puncak makna kehidupan (life's ultimate meaning) (Kneller, 1984: 110). Menurut Kohlberg (Kneller, 1984: 110-111), tiap-tiap pertimbangan moral adalah produk dari sebuah perbedaan struktur kognitif, yaitu suatu pengorganisasian sistem asumsi-asumsi dan aturan-aturan tentang situasi konflik moral yang memberikan situasi makna terhadap asumsi dan aturan tersebut. Struktur kognitif tidak terjadi karena pembawaan tetapi merupakan hasil interaksi organisme manusia dengan "lingkungan sosial"-nya.
Fungsi pertimbangan moral adalah untuk memecahkan konflik klaim-klaim pribadi dengan lainnya. Kohlberg mengklaim bahwa teorinya (tentang perkembangan moral) tidak hanya menjadi psikologi tetapi juga "filsafat moral". Teorinya menyatakan tidak hanya bertindak dalam fakta "melebihkan tahap tertinggi dari pertimbangan (moral) mereka secara keseluruhan", tetapi juga bahwa tahap ini adalah "secara objektif dapat lebih baik atau lebih memadai" daripada tahap sebelumnya "dengan kriteria moral yang pasti". Apakah kirteria-kriteria itu? Kohlberg mengatakan bahwa kriteria tersebut mencakup kroteria diferensiasi dan integrasi "formal".

Di dalam tiap-tiap tahap hak dan kewajiban menjadi lebih terdiferensiasi dan terintegrasi. Contohnya, pada "Tahap 5" orang dipertimbangkan untuk mempunyai hak-hak alaminya bahwa masyarakat seharusnya (ought to) menghormatinya. Sementara itu, hak-hak alami menjadi terdiferensiasi dari pemberian hak-hak secara sosial. Kembali pada "Tahap 6", hak-hak yang orang miliki dengan sendirinya menciptakan kewajiban dalam berhubungan dengan orang lain. Di sini hak dan kewajiban menjadi "korelatif secara lengkap" (completely correlative) dan menjadi "terintegrasi lebih baik" daripada tahap-tahap sebelumnya, di mana kewajiban-kewajiban adalah "apa yang orang terikat perjanjian/kontrak untuk memenuhi ketertiban supaya menghormati hak-hak yang orang lain miliki" (Kneller, 1984: 111-112).

C. Pengendalian Moral
Pengendalian moral termasuk dalam kesadaran moral yang dimana seseorang mampu berperilaku jujur, menurut moralitas bersyukur (ketika memperoleh sesuatu), bersabar (ketika mendapat ujian hidup) dan berikhlas (ketika harus kehilangan). Sesungguhnya, kesadaran moral itu selalu ada di dalam diri setiap orang. Hanya saja sering kali terhalang oleh nafsu negatif yang mendorong suatu perbuatan dilakukan. (Jurnal suhartono)

Dalam pengendalian moral, objek yang paling utama yang dilakukan untuk menghindari atau mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu perlu adanya pendidikan terutama pendidikan moral. Karena pendidikan moral sangatlah penting untuk menjaga diri dari sifat dan tingkah laku yang buruk.

Pendidikan moral merupakan satu kegiatan yang membantu seseorang terutama anak untuk menuju ke arah yang sesuai dengan kesiapan mereka, dan tidak sekedar memaksakan pola-pola eksternal terhadapnya. Oleh karena itu kita perlu menerapkan pendidikan tersebut agar moral atau budi pekerti kita bisa lebih baik lagi.

Pengendalian moral juga dapat dilakukan dengan peranan pendidikan (edukasi) dalam mengadakan perubahan (transformasi) masyarakat (Zuriah, 2007: 7) yaitu, sebagai berikut:
  1. Menjaga generasi sejak masa kecil dari berbagai penyelewengan ala jahiliah. Mengembangkan pola hidup, perasaan, dan pemikiran mereka sesuai dengan fitrah, agar mereka menjadi fondasi yang kukuh dan sempurna di masyarakat.
  2. Karena pendidikan berjalan seiring dengan perkembangan anak-anak, maka pendidikan akan sangat memengaruhi jiwa dan perkembangan anak serta akan menjadi bagian dari kepribadiannya untuk kehidupannya kelak kemudian hari.
  3. Pendidikan sebagai alat terpenting untuk manjaga diri dan memelihara nilai-nilai positif. Pendidikan mengemban dua tugas utama yang saling kontradiktif, yaitu melestarikan dan mengadakan perubahan.
Pengendalian moral juga memerlukan suatu tindakan moral yang memiliki tiga tipe (Muchson dan Samsuri, 2013: 46) yaitu sebagai berikut:
  1. Tipe rasionalis, yaitu seorang etis murni yang menurut Kleinberger diwakili oleh Immanuel Kant dan Lawrence Kohlberg. Tipe ini memandang penalaran moral sebagai suatu keharusan serta mencakup bagi lahirnya suatu tindakan moral.
  2. Tipe naturalistik, yaitu seorang etis yang bertanggung jawab yang menurut Kleinberger diwakili oleh Aristoteles dan John Dewey. Tipe ini berpandangan bahwa moral itu merupakan suatu keharusan, akan tetapi tidak mencakup untuk melahirkan suatu tindakan moral.
  3. Tipe behavioralistik-sosial. Dalam pandangan tipe ini moralitas dapat ditentukan tanpa merujuk kepada pola pkir sang pelaku. Tokoh etisi tipe ini antara lain Aronfreed, Bandura, Eysenck, Havighurst dab Taba (Kohlberg dan Candee, 1992: 88-89).
Sumber-Sumber Ajaran Moral
Relevan dengan uraian mengenai pengendalian moral, maka disini dikemukakan sumber-sumber moral, yaitu agama, hati nurani, dan adat istiadat/budaya (Muchson dan Samsuri, 2013: 18-20).

1. Agama
Sebagaimana sering diakui oleh banyak orang bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan, yang berarti setiap agama mengandung ajaran moral. Secara umum, agama tidak hanya mengajarkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap Tuhan (ibadah), akan tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk berbuat baik terhadap sesama manusia dan lingkungan.

2. Hati Nurani
Hati nurani dapat disebut sebagai unsur batin manusia, perasaan manusia yang paling dalam, yang secara kodrati mendapatkan cahaya dari Tuhan. Hati nurani menyimpan potensi moral dan setiap manusia dengan bantuan akal budinya mampu membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk.

Tanpa hati nurani, manusia bahkan bisa lebih buas dari pada binatang buas. Kemampuan akal budi juga diyakini oleh para filsuf Yunani Kuno, sehingga setiap manusia dimanapun dan kapanpun mampu menemukan kebaikan-kebaikan yang berifat universal. Pada umumnya nilai-nilai moral agama yang berhubungan dengan sesame manusia juga menjadi nilai-nilai moral kesusilaan, seperti larangan membunuh, mencuri, berdusta dan sebagainya.

3. Adat Istiadat dan Budaya

Adat istiadat adalah suatu tata cara yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu, yang berlangsung secara turun-temurun. Adat istiadat merupakan bagian dari budaya masyarakat. Manusia sebagai pendukung kebudayaan akan terikat pada adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakatnya.

Jadi pada dasarnya adat istiadat itu bersifat lokal, hanya berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Dengan demikian sifatnya tidak universal, melainkan cultural, kontekstual, dan juga bersifat relatif. Apa yang dianggap tidak baik menurut adat istiadat masyarakat tertentu belum tentu juga dianggap tidak baik oleh masyarakat lain.

Adat istiadat dan budaya dapat menjadi sumber ajaran moral, terutama dalam pengertian moral kesopanan. Bangsa Indonesia sebagai bagsa yang “berbhineka”, majemuk, atau pluralistic, memiliki kekayaan adat istiadat dan budaya daerah yang beranekaragam.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Merosotnya Moral


Menurut Zakiyah Darajat (1971: 13) ada banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan moral seseorang (Kokom, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 9 No. 1 2011: 47-50) diantaranya ialah:

1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat.
Keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianut, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut merupakan bentung moral yang paling kokoh. Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya. Jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak meneliti apakah hal tersebut boleh atau terlarang oleh agamanya. Andaikan termasuk hal yang terlarang, betapapun terikan luar tersebut tidak akan di indahkannya, karena ia takut melaksanakan yang terlarang dalam agama.

2. Keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik.
Faktor kedua yang ikut memengaruhi moral masyarakat ialah kurang stabilnya keadaan, baik ekonomi, sosial maupun politik. Kegoncangan atau ketidakstabilan suasana yang melingkupi seseorang menyebabkan gelisah dan cemas, akibat tidak dapatnya mencapai rasa aman dan ketenteraman dalam hidup.

Demikian juga dengan keadaan sosial dan politik, jika tidak stabil, maka akan menyebabkan orang merasa takut, cemas dan gelisah, dan keadaan seperti ini akan mendorong pula kepada kelakuan-kelakuan yang mencari rasa aman yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, kebencian kepada orang lain, adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Hal ini semua mudah terjadi pada orang yang kurang keyakinannya kepada agama, dan mudah menjadi gelisah.

3. Pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya, baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat
Faktor ketiga yang juga penting adalah tidak terlaksananya pendidikan moral dengan baik dalam rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pembinaan moral seharusnya dilaksanakan sejak anak kecil sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir belum mengerti mana yang benar dan yang salah, dan belum tahu batas-batas dan ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungannya. tanpa dibiasakan menanamkan sikap-sikap yang dianggap baik untuk pertumbuhan moral, anak-anak akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu.

4. Suasana rumah tangga yang baik
Faktor yang terlihat dalam masyarakat sekarang ialah kerukunan hidup dalam rumah tangga kurang terjamin.tidak tampak adanya saling pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mencintai, diantara suami istri. Tidak rukunny ibu-bapak menyebabkan gelisahnya anak-anak, mereka menjadi takut, cemas, dan tidak tahan berada ditengah-tengah orang tua yang tidak rukun.

Maka anak-anak yang gelisah dan cemas tersebut mudah terdorong kepada perubahan-perubahan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya, biasanya akan mengganggu ketenteraman orang lain.

Demikian juga halnyadengan anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan pemeliharaan orang tua akan mencari kepuasan di luar rumah.

5. Diperkenalkannya secara populer obat-obat dan alat-alat anti hamil
Seperti yang diketahui bahwa usia muda adalah usia yang baru mengalami dorongan seksual akibat pertumbuhan biologi yang dilaluinya., mereka belum mempunyai pengalaman , dan jika mereka belum juga mendapat didikan agama yang mendalam, mereka akan dengan mudah dapat dibujuk oleh orang-orang yang tidak baik yang hanya melampiska hawa nafsunya. Dengan demikian, akan terjadilah obat atau alat-alat itu digunakan oleh anak-anak muda yang tidak terkecuali anak-anak sekolah atau mahasiswa yang dapat dibujuk oleh orang yang tidak baik itu oleh kemauan mereka sendiri yang mengikuti arus darah mudanya, tanpa terkendali.

6. Banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, kesenian-kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntutan moral
Suatu hal yang belakangan ini kurang mendapat perhatian kita ialah tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, kesenian-kesenian, dan permainan-permainan yang seolah-olah mendorong anak muda untuk mengikuti arus mudanya. Segi-segi moral dan mental kurang mendapat perhatian, hasil-hasil seni itu sekedar ungkapan dari keinginan dan kebutuhan yang sesungguhnya tidak dapat dipenuhi begitu saja. Lalu digambarkan dengan sangat realistis, sehingga semua yang tersimpan di dalam hati anak-anak muda diungkap dan realisasinya terlihat dalam cerita, lukisan atau permainan tersebut. Ini pun mendorong anak-anak muda kejurang kemerosotan moral.

7. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang (leisure time) dengan cara yang baik, dan yang membawa kepada pembinaan moral
Suatu faktor yang juga telah ikut memudahkan rusaknya moral anak-anak muda ialah kurangnya bimbingan dalam mengisi waktu luang dengan yang baik dan sehat. Umur muda adalah umur suka berkhayal, melamunkan hal yang jauh. Kalau mereka dibiarkan tanpa bimbingan dalam mengisi waktunya, maka akan banyak lamunan dan kelakuan yang kurang sehat timbul dari mereka.

8. Tidak ada atau kurangnya markas-markas bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda
Terakhir perlu dicatat, bahwa kurangnya markas bimbingan dan penyuluhan yang akan menampung dan menyalurkan anak-anak kearah mental yang sehat. Dengan kurangnya atau tidak adanya tempat kembali bagi anak-anak yang gelisah dan butuh bimbingan itu, maka pergilah mereka berkelompok dan bergabung dengan anak-anak yang juga gelisah. Dari sini akan keluarlah model kelakuan yang kurang menyenangkan.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Moral sebagai bentuk abstrak mengenai perilaku baik atau buruk individu atau masyarakat, sedangkan etika merupakan perilaku konkret dari moral. Dalam perkembangan moral menurut kohlber dan piaget menyatakan bahwa perkembangan moral masyarakat dipengaruhi dari berbagai faktor, yakni lingkungan masyarakat, dan keluarga. Individu dan masyarakat adalah objek dari proses moral itu sendiri. Proses pengendalian moral dapat dilakukan melalui agama, adat-istiadat, dan pendidikan.

B. Saran
Penulis melihat bahwa perkembangan moral yang terjadi di masyarakat sekarang ini sering terjadi penyimpangan perilaku moral, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan dan penyaringan teknologi yang baik dan benar. Hal ini menjadi tugas bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral dan beretika pancasila.


DAFTAR PUSTAKA
  1. Elly M. Setiadi, et al. 2008. Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup.
  2. Haricahyono, Cheppy. 1995. Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral. Semarang: IKIP Semarang Press.
  3. Muchson dan Samsuri. 2013. Dasar-Dasar Pendidikan Moral. Yogyakarta: Ombak.
  4. Zubair, Ahmad Charris. 1995. Kuliah Etika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
  5. Zuriah, Nurul. 2007. Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual Dan Futuristik. Jakarta: PT Bumi Aksara.



Facebook Comment