Showing posts with label Negara. Show all posts
Showing posts with label Negara. Show all posts

Makalah Sistem Demokrasi di Indonesia

Makalah Sistem Demokrasi di Indonesia

KATA PENGANTAR

Hamdalah adalah kata yang paling baik penulis haturkan kapada Allah Swt. yang telah memberi hidayahnya kepada seluruh mahluknya. Selawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia kejalan yang diridai Allah dengan cara memberikan suri tauladan dengan memperagakan ahlak dan moral tinggi kepada umatnya menuju kehidupan yang lebih baik, di dunia dan akhirat.

Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada, M. Iqbal Hanafi Hb, MHI selaku dosen pada mata kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN yang telah mempercayai kami dalam menulis sebuah makalah yang berjudul DEMOKRASI. Selanjutnya kepada seluruh teman-teman mahasiswa D3 Perbankan Syari’ah semester I yang telah membantu kami baik berupa tenaga maupun support hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu.

Mudah-mudahan makalah ini daptlah bergua bagi kami dan pembaca sekalian dalam rangka menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan, dan kami mengharapkan tegur sapa dari pembaca dalam melihat makalah ini, karena kami yakin bahwa makalah ini masihlah jauh dari kesempurnaan.




Medan, 24 Oktober 2015


Kelompok VII










DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR............................................................................................. i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1


1.1 LATAR BELAKANG........................................................................................ 1

1.2 RUMUSAN MASALAH................................................................................... 2

1.3 TUJUAN........................................................................................................ 2

1.4 MANFAAT ..................................................................................................... 2



BAB II PEMBAHASAN.......................................................................................... 3

2.1 SEJARAH DEMOKRASI.................................................................................. 3

2.2 PENGERTIAN DEMOKRSI............................................................................. 4

2.3 MANFAAT DEMOKRASI................................................................................ 6

2.4 NILAI-NILAI DEMOKRASI............................................................................ 8

2.5 PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI..................................................... 9

2.6 JENIS-JENIS DEMOKRASI........................................................................... 10

2.7 PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA.............................................. 13

2.8 MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI..................................................... 17



BAB III PENUTUP................................................................................................20

3.1 KESIMPULAN............................................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 21 
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara masif dan luas di Indoneia. Demokrasi yang sejak awal telah dicitakan oleh para pendiri negara (The founding fathers) memperoleh momentum kebangkitannya di akhir abad ke-20. Hasil penelitian UNESCO tahun 1949 menyatakan ‘mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh” (Miriam Budiardjo, 1977).

Demokrasi diyakini sebagai “tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik” hampir semua negara di dunia. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi kokohnya sistem demokrasi. Awal abad ini pun ita akan terus menyaksikan paham demokrasi mewabah ke seluruh negara berbarengan dengan isu-isu global lainnya, seperti hak asasi manusia, keadilan, masalah gender, dan persoalan lingkungan hidup.

Pada saat ini hampir semua negara mengaku bahwa sistem politiknya adalah demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting dan berdaulat, walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan ebagai negara yang tidak demokrtis atau negara otoriter.



1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Sejarah demokrasi

2. Pengertian demokrasi

3. Manfaat demokrasi

4. Nilai-nilai demokrasi

5. Prinsip dan parameter demokrasi

6. Jenis-jenis demokrasi

7. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

8. Mengembangkan sikap demokrasi



1.3 TUJUAN

1. Untuk mengetahui sejarah demokrasi

2. Untuk mengetahui pengertian demokrasi

3. Untuk mengetahui manfaat demokrasi

4. Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi

5. Untuk mengetahui prinsip dan parameter demokrasi

6. Untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi di Idonesia

7. Untuk mengetahui mengembangkan sikap demokrasi

8. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

9. Sebagai media pembelajaran Mahasiswa



1.4 MANFAAT

Agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan sebagai media pembelajaran serta menambah wawasan pengetahuan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 SEJARAH DEMOKRASI


Pada awal sejarahnya demokrasi hanya dimengerti lewat model partisipasi politik langsung yang melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu proses politik. Proses politik penataan kehidupan bersama ini dikelola secara berama, dan inilah yang dinamakan Aristoteles sebagai bentuk negara ideal ‘Politeia’, atau yang secara modern oleh Robert A. Dahl sebagai ‘Polyarchy’, sebagai ganti dan istilah yang kemudian lebih populer dengan sebutan demokrasi yang meluas. Jadi, ciri utama demokrasi yang bersifat langsung itu berjalan secara efektif karena Negara Kota (City State) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang.

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada awal pertengahan. Namun demikian menjelang abad pertengahan, tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Momentum lainnya yang menandai kemunculannya kembali demokrasi di dunia Barat adalah gerakan renaissance dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno.

Dengan kata lain renaissance di Eropa yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam dan berintikan pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah mengilhami munculnya kembali gerakan demokrasi.

Peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali gerakan demokrasi di Eropa yang sempat tenggelam pada abad pertengahan adalah gerakan reformasi yaitu suatu gerakan revolusi agama yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja Katolik.

Kecaman dan dobrakan terhadap absolutisme monarki dan gereja pada masa itu didasarkan pada teori rasionalitas sebagai “social-contract” (perjanjian masyarakat) yang salah satu asasnya menentukan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (natural law) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, bangsawan, maupun rakyat jelata. Dengan demikian teori hukum alam merupakan usaha untuk mendobrak pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam salah satu asas yang disebut demokrasi (pemerintahan rakyat).

Pada kemunculannya kembali di Eropa, hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Salah satu ciri penting pada negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada abad ke-19 adalah sifat pemerintah yang pasif, artinya, pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana sebagai keinginan rakyat yang dirumuskan sebagai wakil rakyat di parlemen.

Demokrasi, dalam gagasan baru ini, harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan dikalangan rakyat. Dalam gagasan Welfare State ini ternyata peranan negara direntang sedemikian luas jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi tradisional abad ke-19 (Negara Hukum Formal).



2.2 PENGERTIAN DEMOKRSI

1. Pengertian Etimologis Demokrasi

Dari sudut bahasa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Demokrasi adalah spirit (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derevatifnya menuju persetujuan politik melalaui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan kedalam kerangka yuridis. Jadi, dalam hal ini ‘demokrasi’ mengandung tiga fenomena sekaligus, yaitu fenomena politik (kekuasaan), fenomena etika (ajaran moral), dan fenomena hukum.[6]

Jika kita tinjau keadaan di Yunani pada saat itu maka nampak bahwa “rakyat ikut secara langsung” karena keikutsertaannya yang secara langsung itu maka pemerintahan pada waktu itu merupakan pemerintahan dengan demokrasi secara langsung. Demokrasi yang dilaksanakan secara langsung mulai sulit untuk dilaksanakan karena beberapa alasan berikut :

a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilaksanakan

b. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi

c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir.

2. Pengertian Termonologis Demokrasi

a. Harris Soche menyatakan :

“Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.”

b. C. F. Strong menyatakan :

“Suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
c. Deliar Noer menyatakan :

“Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengartian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.”

d. Hendry B. Mayo menyatakan :

“Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”


2.3 MANFAAT DEMOKRASI

Manfaat demokrasi di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kesataraan sebagai Warga Negara

Demokrasi bertujuan untuk memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat.

2. Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum

Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat. Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam praktiknya, dan kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran-saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.

3. Pluralisme dan Kompromi

Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan.

4. Menjamin Hak-hak dasar

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis: hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri.

5. Pembaruan Kehidupan Sosial

Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokrasi mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial.



2.4 NILAI-NILAI DEMOKRASI

Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut :

a. Kesadaran akan pluralisme

Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara.

b. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat

Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, memerhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada.

c. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarawarga masyarakat dan sikap serta itikad baik

Demokrasi membutuhkan kerja sama antaraanggota masyarakat, untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak.

d. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan

Demokrasi mengharuskan adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan.

e. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral

Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.



2.5 PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI


Menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu:

1. Adanya kontrol atas keputusan pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Presiden, Kabinet dan Pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh dari pemilu.

2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur

Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur.

3. Adanya hak memilih dan dipilih

Demokrasi berjalan apabila setiap warga negara mendapatkan hak pilih dan dipilihan. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman

Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman.

5. Adanya kebebasan mangakses informasi

Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai.

6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka

Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.

7. Pejabat negara atau pemerintah yang dipilih harus mampu melakasanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa takut untuk dijatuhkan oleh mereka yang berada diluar pemerintahan.[11]

Parameter untuk mengukur demokrasi dapat diliha dari empat hal yaitu :

1. Pembentukan pemerintahan melalui pemilu

Terbentuknya suatu pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum dilaksanakan dengan jujur dan teliti. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan dapat menggambarkan keinginan rakyat sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan rakyat.

2. Sistem pertanggungjawaban pemerintahan

Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu.

3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara

Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan.

4. Pengawasan oleh rakyat

Demokrasi membutuhkan sistem oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi mekenisme yang memungkinkan chek and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.



2.6 JENIS-JENIS DEMOKRASI


1. Demokrasi Berdasarkan Cara Menyampaikan Pendapat

a. Demokrasi Langsung

Dalam demokrasi langsung rakyat diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

b. Demokrasi tidak langsung

Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik, aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Referendum terbagi menjadi tiga macam :

a) Referendum Wajib

Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (Konstitusi).

b) Referendum Tidak Wajib

Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum.

c) Referendum Konsultatif

Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja, karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertu yang berkaitan dengan permasalahan terzebut.[13]

2. Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritas

a. Demokrasi Formal

Demokrasi ini secara hukum menetapkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.

b. Demokrasi Material

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial- ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas.

c. Demokrasi Campuran

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut dari atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

3. Berdasarkan Prinsip Ideologi

a. Demokrasi Liberal

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campuran tenaga pemerintahan diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari.

b. Demokrasi Rakyat

Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.

4. Berdasarkan wewenang dan Hubungan antar Alat Kelengkapan Negara

a. Demokrasi Sistem Parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain :
  • DPR lebih kuat daripada pemerintah
  • Kepala pemerintahan/kepala eksekutif disebut Perdana Mentri dan memimpin kabinet dengan sejumlah mentri yang bertanggung jawab kepada DPR.
  • Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
  • Kedudukan kepala negara terpisah dari Kepala Pemerintahan, biasanya hanya berfungsi sebagai simbol negara.
  • Jika pemerintahan dianggap tidak mampu, maka anggota DPR melainkan kemana (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.

b. Demokrasi Sistem Presidential

Ciri-ciri presidential antara lain :
  • Negara dikepalai Presiden
  • Kekuasaan eksekutif presiden dilaksanakan berdasarkan kedaulatan yang dipih dari dan oleh rakyat secara langsung atau melalui badan perwakilan.
  • Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan mentri.
  • Mentri tidak bertanggung jawab kepada DPR melaikan kepada Presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak saling dapat membubarkan.[15]


2.7 PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak penngalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelaksanaan demokrasi dibidang politik. Ada empat macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan Demokrasi Langsung pada Era Reformasi.

Berikut penjelasan ke empat macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita :

1. Demokrasi Parlementer (Liberal)

Demokrasi Parlementer di pemerintahan kita telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949)kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUD 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut secara yuridis telah erakhir pada tanggal Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Mengapa dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadaanya sangat tergantung pada dukungan DPR, dan pemerintahan lain adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu.

2. Demokrasi Terpimpin

Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suatu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dektrit Presiden. Dektrit Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Untuk mencapai hal tesebut, di nagara kita saat itu digunakan Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun tatanan kehidupan ekonomi.

Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok Demokrasi Terpimpin antara lain :

  1. Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator
  2. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
  3. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.
  4. Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
  5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin.
  6. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

Latar belakang munculnya Deokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong-royong. Sejak lahirnya Orde Baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak lepas dari tindakan sosial.

Dalam bentuk yang ditingkatkan dengan unsur-unsur dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia semenjak ia bersatu menjadi bangsa dalam perjuangan melepaskan dari belenggu penjajajahan untuk hidup merdeka dan berdiri dalam sebuah negara keatuan yang berbentuk republik meliputi seluruh tanah air tumpah darahnya sebagai kesesuaian wilayah ruang hidupnya.[17]

Diantara penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khusnya berkaitan dengan Demokrasi Pancasila yaitu :
  1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil.
  2. Pengekangan kebbebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman.
  4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.
  5. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah.

4. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi

Orde reformasi ini merupakan konsekuen untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi dan hukum. Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan.

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik plaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi zekarang ini, yaitu :
  • Pemilihan umum lebih demokratis
  • Partai politik lebih mandiri
  • Pengatuaran hak asasi manusia (HAM)
  • Lembaga demokrasi lebih berfungsi

Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam Era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan Demokrasi pancasila, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat.


2.8 MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI

Bangsa Indonesia saat ini pada Era Reformasi, sedang belajar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Untuk mengembangkan demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila dimulai dari dalam keluarga dan dalam dunia pendidikan formal. Berikut ini adalah panduan yang dapat membantu orang tua menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri anak :
  1. Memberikan perhatian dengan serius pada anak yang sedang berusaha menyampaikan perasaan, pendapat, atau cerita dengan cara memandangnya, dan jangan sampai memutuskan pendapat sebelum anak selesai menyampaikan pendapatnya.
  2. Mengusahakan menjadi pembicara yang baik. Usahakan untuk mendengarkan pembicaraan anak-anak dengan kontak mata serta memberikan ekxpresi yang sesuai.
  3. Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi.
  4. Menghormati anak. Anak-anak harus dihormati dan menghindari kesan memerintah dalam meminta anak untuk melakukan sesuatu.
  5. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

Ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru dan dosen, yaitu :
  1. Menjadikan siswa dan mahasiswa sebagai subjek atau teman dalam proses belajar atau perkuliahan.
  2. Sebagai pendidik baik guru maupun dosen, sebaiknya belajar untuk berlapang dada dalam menerima kritikan.
  3. Guru dan dosen mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten, dan bijaksana dalam memberikan hukuman kepada murid dan mahasiswa yang bersalah.
  4. Guru dan dosen sebaiknya menghindari mencaci-maki atau memarahi murid dan mahasiswa di hadapan temen-temannya, karena harga diri mereka akan terkoyak.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh siswa dan mahasiswa adalah sebagai berikut :
  1. Aktif mengungkapkan ide, gagasan, dan pikirannya kepada guru dan dosen.
  2. Siswa dan mahasiswa mempunyai motivasi agar lebih maju dan dewasa.
  3. Mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya.
  4. Mengembangkan perasaan sehingga menjadi halus dan bisa memahami orang lain.
  5. Mengembangkan derajat kesehatan sehingga sehat secara jasmani dan rohani.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dam pemerintah dalam proses belajar demokrasi antara lain :
1. Mendidik masyarakat untuk bersikap lebih dewasa.
2. Mendorong sikap ksatria dengan mengakui kekalahan, atau bersikap siap menang dan siap kalah.
3. Menghilangkan penggunaan tindakan kekerasan dalam mmenyelesaikan suatu masalah.
4. Mengembangkan sikap yang sensitif dan empati terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas.



BAB III
PENUTUP

3.1 KESIMPULAN


Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial.

Nilai-nilai demokrasi membutuhkan hal-hal diantaranya kesadaran akan prulalisme, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat, demokrasi membutuhkan kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan, serta demokrsi membutuhkan pertimbangan moral.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi dibidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Demokrasi Parlementer (liberal), Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru, Demokrasi Pancasila pada Era Orde Reformasi.






DAFTAR PUSTAKA

Hendra Nurtjahjo, Z.H., M.Hum,FILZAFAT DEMOKRAZI,2006,PT Bumi Akzara:Jakarta
Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA.,PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN,2005,Prenada Media:Jakarta
Dr. Winarno, .Pd., M.Si.,PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN, 2013,PT Bumi Aksara:Jakarta
Winarno Narmoatmojo, dkk.PENDIDIKKAN KEWARGANEGARAAN, 2015, Ombak : Yogyakarta.
Zrijanti, dkk.ETIKA BERWARGA NEGARA,2006,Zalemba Empat:Jakarta
Ismed Batubara, SH, MH, dkk.PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, 2010,Ciptaputaka Media Perintis:Bandung
Ni’matu Huda,NEGARA HUKUM,2005,Uii Prezz:Yogyakarta
Zyahrial Zyarbaini, MEMBANGUN KARAKTER DAN KEPERIBADIAAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN,2006,Graha Ilmu dan Univerzitty Prezz:Yogyakarta
Prof. Dr. Hazairin, ZH,DEMOKRAZI PANCAZILA,1985,PT Bina Akzara:Jakarta
Drz. C.Z.T. Kenzil Z.H, HUKUM TATA NEGARA,1994,Zinar Grafika:Jakarta





Read More

Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
DINAMIKA AKTUALISASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA

M u l y o n o
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu  Budaya Universitas Diponegoro

Abstract
This paper tries to give a philosophical answer towards problem of dynamics in Pancasila.
It is expected able to give justification for Pancasila; so that  it will enrich teoritical sides and develop Pancasila praxis as natonal foundation and ideology of Indonesian people.It is hoped that this paper will give a contribution for keeping consistency, relevance, and contextualization of Pancasila is always needed by Indonesian people who are continuously developing according to world development. The realization of the expectation will make Pancasila able to play a role: internally, it functions as a glue of unity and union of Indonesian people and directs nation struggle towards its ideals. Externally, it functions as a nation identity so that Indonesian people are different from other people.

Key Words: dynamics in Pancasila, consistency, relevance, contextualization, identity.

1.      Pendahuluan
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang
kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali.
          Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan perpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendelum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah.
     Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara.
Namun sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikan sistem demokrasi liberal.Dengan kebijakan ini berarti menggerakan pendelum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro Liberalisme.Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini berartilah haluan politk negara dirubah. Pendelum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakan ke kiri.Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri (baca: PKI)  Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan pro ke Kiri dengan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta- Pyong Yang. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangnya pemerintahan Orde Lama (Ir.Soekarno) dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal Suharto). Pemerintah  Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh regim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi Kiri dan anti Barat menariknya ke posisi Kanan. Namun regim Orde Barupun akhirnya dianggap penyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, Ia dianggap cenderung ke praktik Liberalisme-kapitalistik dalam menggelola negara. Pada  tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangnya regim Orde Baru telah muncul 4 regim Pemerintahan Reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan regim Reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru.


2.Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila
2.1.Kerangka Teoritik
Alfred North Whitehead (1864 – 1947), tokoh utama filsafat proses, berpandangan bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan,  kreatif dan baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus menerus “menjadi”, walaupun unsur permanensi realitas dan identitas diri dalam perubahan  tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu dapat pula dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas (pengada). Masalahnya, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara ? dan, unsur nilai Pancasila  manakah yang mesti harus kita pertahankan tanpa mengenal perubahan  ?
      Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah:
Pertama, nilai dasar,  yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu.Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma.Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara.Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.
Kedua, nilai instrumental,  yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.
Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.
    Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis  serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.Bahkan Moerdiono (1995/1996: 15) menegaskan, bahwa bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsisitensi dalam tiga tataran nilai tersebut.
    Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum-universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual (Suwarno, 1993: 108). Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi.
    Driyarkara menjelaskan proses pelaksanaan ideologi Pancasila, dengan gambaran gerak transformasi Pancasila formal sebagai kategori tematis (berupa konsep, teori) menjadi kategori imperatif  (berupa norma-norma) dan kategori operatif  (berupa praktik hidup). Proses tranformasi berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan, yang berupa pengurangan, penambahan,dan penggantian (dalam Suwarno, 1993: 110- 111). Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik, sebab Pancasilasebagai ideologi bersifat futuralistik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan.
    Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) mensinyalir, bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai seginya. Kiranya tidak tepat membuat “sakral” dan taboo berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan  perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu dirubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.
    Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Mengunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dynamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori A.N.Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses ke-menjadi-an yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila.
    Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi; wilayah, warganegara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi; faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis (Suwarno, 1993: 126).

2.2. Perubahan dan Kebaharuan
Pembaharuan dan perubahan bukanlah melulu bersumber dari satu sisi saja, yaitu akibat yang timbul dari dalam, melainkan bisa terjadi karena pengaruh dari luar. Terjadinya proses perubahan (dinamika) dalam aktualisasi nilai Pancasila tidaklah semata-mata disebabkan kemampuan dari dalam (potensi) dari Pancasila itu sendiri, melainkan suatu peristiwa yang terkait atau berrelasi dengan realitas yang lain. Dinamika aktualisasi Pancasila bersumber pada aktivitas di dalam menyerap atau menerima dan menyingkirkan atau menolak nilai-nilai atau unsur-unsur dari luar (asing). Contoh paling jelas dari terjadinya perubahan transformatif dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, adalah empat kali amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.
    Dewasa ini, akibat kemajuan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, terjadilah perubahan pola hidup masyarakat yang begitu cepat. Tidak satupun bangsa dan negara mampu mengisolir diri dan menutup rapat dari pengaruh budaya asing. Demikian juga terhadap masalah ideologi.Dalam kaitan imi, M.Habib Mustopo (1992: 11 -12) menyatakan, bahwa pergeseran dan perubahan nilai-nilai akan menimbulkan kebimbangan, terutama didukung oleh kenyataan masuknya arus budaya asing dengan berbagai aspeknya. Kemajuan di bidang ilmu dan teknologi komunikasi & transportasi ikut mendorong hubungan antar bangsa semakin erat dan luas. Kondisi ini di satu pihak akan menyadarkan bahwa kehidupan yang mengikat kepentingan nasional tidak luput dari pengaruhnya dan dapat menyinggung kepentingan bangsa lain. Ada semacam kearifan yang harus dipahami, bahwa dalam kehidupan dewasa ini,  teknologi sebagai bagian budaya manusia telah jauh mempengaruhi tata kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam keadaan semacam ini, tidak mustahil tumbuh suatu pandangan kosmopolitan yang tidak selalu sejalan dengan tumbuhnya faham kebangsaan.Beberapa informasi dalam berbagai ragam bentuk dan isinya tidak dapat selalu diawasi atau dicegah begitu saja.Mengingkari dan tidak mau tahu “tawaran” atau pengaruh nilai-nilai asing merupakan kesesatan berpikir, yang seolah-olah menganggap bahwa ada eksistens yang bisa berdiri sendiri. Kesalahan berpiklir demikian oleh Whitehead disebut sebagai the fallacy of misplace concretness (Damardjati Supadjar, 1990: 68). Jika pengaruh itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, atau tidak mendukung bagi terciptanya kondisi yang sesuai dengan Pancasila, maka perlu dikembangkan sikap yang kritis terutama terhadap gagasan-gagasan, ide-ide yang datang dari luar.
    Dalam konteks budaya, masalah pertemuan kebudayaan bukan masalah memfilter atau menyaring budaya asing, tetapi mengolah dan mengkreasi dalam interaksi dinamik sehingga tercipta sesuatu yang baru. Jati diri bangsa, budaya politik adalah sesuatu yang harus terus menerus dikonstruksikan, karena bukan kenyataan yang mandeg (Sastrapratedja, 1996: 11). Kalau ideologi-ideologi besar di dunia sekarang ini diperhatikan dengan seksama, maka terlihat mereka bergeser secara dinamik. Para penyangga ideologi itu telah melakukan revisi, pembaharuan, dan pemantapan-pemantapan dalam mengaktualisasikan ideologinya. Perkembangan zaman menuntut bahwa ideologi harus memiliki nafas baru, semangat baru dengan corak nilai, ajaran dan konsep kunci mengenai kehidupan yang memiliki perspektif baru. Ideologi Pancasilapun dituntut demikian. Pancasila harus mampu menghadapi pengaruh budaya asing, khususnya ilmu dan teknologi modern dan latar belakang filsafatnya yang berasal dari luar.
    Prof. Notonagoro telah menemukan cara untuk memanfaatkan pengaruh dari luar tersebut, yaitu secara eklektif mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilsafatan dari luar tersebut, tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya diinkorporasikan dalam struktur filsafat Pancasila. Dengan demikian, terhadap pengaruh baru dari luar, maka Pancasila bersifat terbuka dengan syarat dilepaskan dari sistem filsafatnya, kemudian dijadikan unsur yang serangkai dan memperkaya struktur filsafat Pancasila (Sri Soeprapto, 1995: 34). Sepaham dengan Notonagoro, Dibyasuharda (1990: 229) mengkualifikasikan Pancasila sebagai struktur atau sistem yang terbuka dinamik, yang dapat menggarap apa yang datang dari luar, dalam arti luas, menjadi miliknya tanpa mengubah identitasnya, malah mempunyai daya ke luar, mempengaruhi  dan mengkreasi.
    Dinamika Pancasila dimungkinkan apabila ada daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai, dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pandangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya di  masa mendatang. Sedangkan penerapan atau penolakan terhadap nilai-nilai budaya luar tersebut berdasar pada relevansinya. Dalam konteks hubungan internasional dan pengembangan ideologi, bukan hanya Pancasila yang menyerap atau dipengaruhi oleh nilai-nilai asing, namun nilai-nilai Pancasila bisa ditawarkan dan berpengaruh, serta menyokong kepada kebudayaan atau ideologi lain. Bahkan Soerjanto Poespowardojo (1989: 14) menjelaskan, bahwa dinamika yang ada pada aktualisasi Pancasila memungkinkan bahwa Pancasila juga tampil sebagai alternatif untuk melandasi tata kehidupan internasional, baik untuk memberikan orientasi kepada negara-negara berkembang pada khususnya, maupun mewarnai pola komunikasi antar negara pada umumnya.
    Ideologi Pancasila bukanlah pseudo religi. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijabarkan secara rasional dan kritis agar membuka iklim hidup yang bebas dan rasional pula. Konsekuensinya, bahwa Pancasila harus bersifat terbuka. Artinya, peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran dari luar yang memang diakui menunjukkan arti dan makna yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar. Dengan begitu ideologi Pancasila akan menunjukkan sifatnya yang dinamik, yaitu memiliki kesediaan untuk mengadakan pembaharuan yang berguna bagi perkembangan pribadi manusia dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan masa depan perlu didorong pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik. Kreativitas dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyeleksi nilai-nilai baru dan mencari alternatif bagi pemecahan masalah-masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ideologi Pancasila tidak a priori menolak bahan-bahan baru dan kebudayaan asing, melainkan mampu menyerap nilai-nilai yang dipertimbangkan dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Menurut Hardono Hadi (1994: 57), bangsa Indonesia, sebagai pengemban ideeologi Pancasila, tidak defensif dan tertutup sehingga sesuatu yang berbau asing harus ditangkal dan dihindari karena dianggap bersifat negatif. Sebaliknya tidak diharapkan bahwa bangsa Indonesia menjadi begitu amorf, sehingga segala sesuatu yang menimpa dirinya diterima secara buta tanpa pedoman untuk menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk  diintegrasikan dalam pengembangan dirinya.
    Bangsa Indonesia mau tidak mau harus terlibat dalam dialog dengan bangsa-bangsa lain, namun tidak tenggelam dan hilang di dalamnya. Proses akulturasi tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia juga dituntut berperan aktif dalam pergaulan dunia.Bangsa Indonesia harus mampu ikut bermain dalam interaksi mondial dalam menentukan arah kehidupan manusia seluruhnya. Untuk bisa menjalankan peran itu,  bangsa Indonesia sendiri harus mempunyai kesatuan nilai yang menjadi keunikan bangsa, sehingga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam percaturan internasional. Identitas diri bukan sesuatu yang tertutup tetapi sesuatu yang terus dibentuk dalam interaksi dengan kelompok masyarakat bangsa, negara, manusia, sistem masyarakat dunia (Sastrapratedja, 1996: 3).
Semuanya itu mengharuskan adanya strategi kebudayaan yang mampu neneruskan dan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala aspek kehidupan bangsa.
    Abdulkadir Besar (1994: 35) menawarkan pelaksanaan “strategi dialogi antar budaya” dalam menghadapi gejala penyeragaman atau globalisasi dewasa ini.. Artinya, membiarkan budaya asing yang mengglobal berdampingan dengan budaya asli. Melalui interaksi yang terus menerus, masing-masing budaya akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Hasil akhir yang diharapkan dari interaksi itu adalah terpeliharanya cukup diferensiasi, sekaligus tercegahnya penyeragaman universal. Ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia tidak mandeg, melainkan harus diperbaharui secara terus menerus, sehingga mampu memberikan pedoman, inspirasi, dan dukungan pada setiap anggota bangsa Indonesia dalam memperkembangkan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan pembaharuan yang sehat selalu bertitik tolak pada masa lampau dan sekaligus diarahkan bagi terwujudnya cita-cita di masa depan. Setiap zaman menampakkan corak kepribadiannya sendiri, namun kepribadian yang terbentuk  pada zaman yang berbeda haruslah mempunyai kesinambungan dari masa lampau sampai masa mendatang sehingga tergambarkan aspek historitasnya (Hardono Hadi, 1994: 76). Kesinambungan tidak berarti hanya penggulangan atau pelestarian secara persis apa yang dihasilkan di masa lampau untuk diterapkan pada masa kini dan masa mendatang. Unsur yang sama dan permanen maupun unsur yang kreatif dan baru, semuanya harus dirajut dalam satu kesatuan yang integral.
    Teori hilemorfisme dari Aristoteles bisa mendukung pandangan tersebut. Aristoteles menegaskan, bahwa meskipun materi (hyle) menjadi nyata bila dibentuk (morfe), namun materi tidaklah pasif. Artinya ada gerak.  Setiap relitas yang sudah berbentuk (berdasar materi) dapat juga menjadi materi bagi bentuk yang lain,sehingga setiap realitas mengalami perubahan. Perubahan yang ada bukan kebaharuan sama sekali namun perubahan yang kesinambungan. Artinya, aktualitas yang ada sekarang berdasar pada realitas yang telah
ada pada masa lampau dan terbuka bagi adanya perubahan di masa depan.

3. Simpulan
Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman  bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warganegara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir.
    Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan
terjadi apabila ada dinamika internal (self-renewal) dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideologi Pancasila.Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warganegara dan wargamasyarakat Indonesia.



















DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Besar. 1994. Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik (Kedudukan dan                  Peranannya dalam Era Globalisasi). Yogyakarta: Panitia Seminar “Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi”  16-17 November 1994 di UGM.

Bachtiar, Harsja W. (Peny.).1976. Percakapan dengan Sidney Hook tentang Masalah                  Filsafat. Jakarta: Jambatan.

Bakker, Anton.1992. Ontologi atau Metafisika Umum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Bertens. Kess. 1976. Ringkasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.

Bracher, Karl Dietrich. 1984. The Age of Ideologies. New York: St.Martin’s Press.

Damardjati Supadjar.1990. Konsep Kefilsafatan tentang Tuhan Menurut Alfred Nort              Whitehead. Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.  

Dibyasuharda. 1990.Dimensi Metafisik dalam Simbol: Ontologi mengenai Akar Simbol.
                  Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.

Driyarkara, N.1959. Pantjasila dan Religi. Yogyakarta: Makalah disampaikan pada                   Seminar Pantjasila I di Yogyakarta tanggal 16 sampai 20 Februari.

-----------------.1993 (Cet.ke-12).Filsafat Manusia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Habermas, Jurgen.1990. Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi. Jakarta: LP3ES.

Habib Mustopo, M.1992. Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi dan Era
                   Tinggal Landas. Bandungan-Ambarawa: Panitia Seminar dan Loka Karya
                   Nasional MKDU Pendidikan Pancasila Dosen-dosen PTN/PTS dan      Kedinasan Pada tanggal 29 – 30 September 1992.

Hardono Hadi, P. 1994.Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit
                   Kanisius.

Kansil, C.S.T.1971. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pradnya
                   Paramita.

Kattsoff, Louis O.1953. Elements of Philosophy. New York: The Ronald Press Comp.

Kendall,  G.A. 1981. “Ideology: An Essay in Definition” dalam majalah Philophy
                   Today No.25, hal. 262 – 276.

Koento Wibisono. 1988. Pancasila Ideologi Terbuka. Magelang: Panitia Temu Karya
                    Dosen-Dosen PTN Se-Jawa Tengah dan Kopertis Wil.VI.

Leahy, Louis. 1993. “Ideologi Tinjauan Historis dan Kritis”. Yogyakarta:  dalam Majalah  Basis No.42, halaman 130 – 135.

Liek Wilardjo. 1990.Realita dan Desiderata. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Lorens Bagus. 1991. Metafiska. Jakarta: PT Gramedia.

Magnis Suseno, Franz. 1991. Berfilsafat dari Konteks. Jakarta: PT Gramedia.

Mannheim, Karl. 1991. Ideologi dan Utopia (Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik).
                       Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Moerdino. 1995/1996. “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi  dan Perdagangan Babas”, dalam Majalah Mimbar No.75 tahun XIII.

------------. 1995/1996. “Masalah Filsafati dan Ideologi dalam Membangun Negara Hukum   di Indonesia”, dalam Majalah Mimbar No. 74 tahun XIII.

Naisbitt, John dan Patricia Aburdence. 1990. Megatrends 2000 (Sepuluh Arah Baru untuk  Tahun 1990-an). Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Notonagoro. 1974 (Cet.Kelima). Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Jakarta: Universitas Pancasila.

--------------. 1975. Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

-------------. 1984 (Cet.Keenam). Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara.

Popkin, Richard, dan Avrum Stroll. 1958. Philosophy Made Simple. New York: Made
                         Sample Books, Inc.

Pranarka A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila. Jakarta: CSIS.
Sartono Kartodirdjo. 1990. Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sastrapratedja,M. 1996. Pancasila dan Globalisasi. Magelang: Panitia Seminar Nasional Pendidikan Pancasila di Universitas Tidar pada 29-31 Juli 1996.

Slamet Sutrisno. 1986. Pancasila sebagai Metode. Yogyakarta: Liberty.
Snyder, Louis L. 1954. The Meaning of Nationalism. New Brunswick-New Jersey: Rut-
                          ger University Press.

Soedjati Djiwandono, J. 1995. Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah  Pembaharuan. Jakarta: CSIS.

Soerjanto Poespowardojo. 1989. Filsafat Pancasila. Jakarta: Gramedia.
Sudarmanto, JB. 1987. Agama dan Ideologi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Sudarminta, J. 1991. Filsafat Proses (Sebuah Pengantar Sistematik Filsafat Whitehead).Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Suwarno, P.J. 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Traer, Robert. 1991. Faith in Human Rights. Washington DC: Georgetown Univ.Press.
Whitehead, Alfred North. 1979. Process and Reality. New York: The Free Press.
William Ebenstein & Edwin Fogelman. 11985. Today’s Isms. London: Prentice-Hall,Inc.





**Semoga Bermanfaat**

Read More