Showing posts with label Jurnal. Show all posts
Showing posts with label Jurnal. Show all posts

CRITICAL JURNAL REVIEW : Urgensi Pengaturan Perkara Konstitusional Dalam Kewenangan Mahkamah Agung

CRITICAL JURNAL REVIEW : Urgensi Pengaturan Perkara Konstitusional Dalam Kewenangan Mahkamah Agung
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945.

Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945.Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi. 

Konstitusi dikonstruksiskan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD NRI 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu. Serta Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ketentuan Pasal dalam kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidak jauh berbeda dengan kewenangan yang telah diperintahkan dalam UUD NRI 1945, namun dalam ketentuan Pasal diatas kewajiban Mahkamah Konstitusi dijelaskan secara lebih rinci, dimana Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana

berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara di bidang kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkurangan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Selanjutnya susunan Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, oleh UUD NRI 1945 setelah amandemen, Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati dua kewenangan konstitusional, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturanperundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang

BAB II
RINGKASAN JURNAL

A. Identitas Jurnal
Jurnal Utama :
Judul : Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkmah Konstitusi
Penulis : Rahmat Muhajir Nugroho
ISSN : 1412-6834
Volume : 7
Nomor : 1
Bulan : Februari
Tahun : 2016
Lembaga Menerbitkan: Jurnal Ilmu Hukum Novelty

Jurnal Pembanding: 
Judul : Mahkamah Konstitusi dalam Konstruksi Sistem Peradilan Impeachment
Penulis : Misranto
Volume : 19
Nomor : 3
Bulan : September
Tahun : 2007
Lembaga Menerbitkan: Perspektif

B. Ringkasan Jurnal Utama
a. Pendahuluan
Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pem-bubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi perlu diperluas, dengan memasukkan mekanisme constitutional complaint ke dalam salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Banyak pengaduan konstitusional yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat terselesaikan. Meskipun Mahkamah Konstitusi kerap melakukan sidang berkaitan dengan pelanggaran terhadap konstitusi yang masuk dalam kewenangan-nya. Namun, terdapat hal mendasar yang masih mengganjal dibenak pencari keadilan, yaitu belum terbukanya fungsi Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang dapat me-nampung dan menyalurkan keluh kesah (personal grievance) atau pengaduan konsti-tusional sebagai upaya yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konsti-tusional bagi setiap warga negara, atau lebih dikenal dengan istilah constitutional complaint. 


B. Kajian teori
Dalam kajian ini mahkamah konstitusi masih terbatas dalam menyelesaikan perkara dalam mekanisme peradilan. Adapun keterbatasan itu berada pada empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Maka dari itu konstitusi seharusnya disini memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan administrasi negara dan putusan peradilan agar tidak melanggar hak konstitusional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dan mencari solusi dengan mengaikatkan fungsi mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.

C. Metode Penelitian
Metode yang digunakan yaitu ialah dengan meggunakan pendekatan deskriptif kual-itatif. Data yang dikumpulkan yaitu melalui penelitian kepustakaan antara lain jurnal, ma-jalah, buku-buku, surat kabar, peraturan perundang-undangan, putusan MK, internet dan segala materi sekunder terkait dengan kewenangan MK. Selain itu, untuk menguji akurasi data, maka akan dilakukan wawancara terhadap pakar hukum dengan dipandu daftar pertanyaan bebas terpimpin yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan berkembang pada saat wawancara dilakukan.

D. Pembahasan
Adapun yang dibahas pada jurnal ini yaitu ialah membahas mengenai urgensi pengaturan constitusional complaint dalam kewenagan mahkamah konstitusi yaitu merupakan pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat perlakukan kebijakan atau tidak ada kebijakan dari negara, dalam hal ini baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun Mahkamah Agung yang bertenta-ngan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak warga negar dan hanya bisa diajukan setelah semua upaya hukum dilakukan melalui lembaga-lembaga negara yang lain menemui jalan buntu . Adapun yang dilakukan dalam kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembagian kewenangannya yaitu merupakan peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

E. Kesimpulan dan saran
Kesimpulannya ialah menyatakan bahwa Mekanisme constitutional complaint penting dimuat dalam kewe-nangan Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi problem ketidakadi-lan yang dialami oleh warga negara akibat kebijakan publik yang di-lakukan oleh pemerintah dalam arti luas yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan Pengaturan constitutional complaint dalam kewenangan Mahkamah Konsti-tusi tidak harus secara eksplisit diatur dalam konstitusi, tetapi cukup dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adapun saran dalam kewenangan konstitusi yang terjadi ialah Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian undang-undang lebih diarahkan berorientasi pada mekanisme constitutional complaint. Diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang pemaknaan constitutional complaint, meski tidak perlu ada penyebutan constitutional complaint. 

C. Ringkasan Jurnal Pembanding 
a. Pendahuluan
Konstitusi memuat suatu aturan pokok yang fundamental mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu tentunya harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan negara tetap tegak berdiri. Ada dua macam konstitusi di dunia, yaitu konstitusi tertulis (written constitution) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution), Konsititusi ini seringkali dipahami sebagai hukum tertulis (geschrevenrecht) yang termuat dalam undang-undang dan hukum tidak tertulis (ongeschreven recht) yang berwujud dalam adat kebiasaan. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar

1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbentuk tertulis, ternyata tidak berharga mati untuk diperbarui. Terbukti, sudah beberapa kali dilakukan amandemen terhadap beberapa pasal yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, dan perkembangan masyarakat. Sudah beberapa kali dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, ini berarti tidak lantas konstitusi menjadi kitab suci yang tidak boleh diamandemen. Kelompok yang menghendaki amandemen konstitusi mengidealitaskan supaya dilakukan amandemen lanjutan. Amandemen konstitusi secara berkelanjutan tidak adanyabkaitannya dengan munculnya asumsi kalau konstitusi mengidap labilitas, tetapi hal ini berkaitan dengan kepentingan kesejatian demokrasi.

B. Kajian teori
Kajian teorinya yaitu membahas mengenai konstitusi dinilai masih bersifat general dan bahkan dianggap oleh sebagian pakar konstitusi dan peneliti konstitusi sebagai duri bagi terwujudnya demokrasi di negeri ini. Dalam konstitusi suda h digariskan, bahwa impeachment bukan hanya menjadi wilayah politik, tetapi juga wilayahnya hukum. Ada sistem peradilan impeachment yang sudah pernah terwujud di Indonesia, khususnya di era sebelum konstitusi di amandemen.

C. Metode Penelitian
Yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif, suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer

D. Pembahasan
Adapun yang dibahas pada jurnal ini ialah membahas mengenai pendidikan politik yang mana melalui adanya pendidikan politik ini diharapkan para pelaku poltik di negeri ini bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada jurnal ini juga membahas mengenai budaya dalam berpolitik yaitu dengan tujuan untuk menuju ke arah pembangunan. Pendidikan dan budaya dalam politik itu tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan akan berkembang sesuai dengan kemampuan pendidikan manusia. Maka dapat dikatakaan bahwa semakin besarb kokoh pendidikan yang diterima seseorang maka semakin besar pula kemampuannya untuk menguasai politik secara fositid dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiannya.

E. Kesimpulan dan Saran
MK memegang faktor fundamental dalam sistem peradilan impeachment, bilamana DPR meminta fatwa kepadanya. Putusan yang diberikan oleh MK menjadi bukti, bahwa Indonesia benar-benar sebagai negara yang berbentuk negara hukum. Sistem sangat berliku secara politik dalam ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperoleh kesepakatan untuk mengusulkan peradilan impeachment yang membuat kewenangan MK dalam konstitusi

BAB III
PEMBAHASAN

A. Relevansi Antara Topik Jurnal
Pada jurnal pertama anatara relevansi topik jurnal jurnalnya sangat berkaitan antara satu sama lainnya adapun judul yang terdpat di dalam jurnal ini adalah Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkmah Konstitusi Adapun pernyataan yang dibahas pada jurnal ini ialah menyatakan pembahasan mengenai kehakiman dan mahkamah konstitusi. Adapun sungsi dari kehakiman yang dimaksud adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya bagaian dari kekuasaan.

Sedangkan pada jurnal pembanding antara dengan jurnalnya juga berkaitan dengan judulnya yaitu dengan judul Mahkamah Konstitusi dalam Konstruksi Sistem Peradilan Impeachment yaitu meruapakan pernyataan yang menyatakan bahwa sistem peradilan dalam amandemen konstitusi merupakan suatu keseluruhan komponen peradilan pihak pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum.

B. Pokok Argumentasi Penulis dalam Pendahuluan
Pada jurnal jurnal pertama pokok argumentasi yang dibuat oleh penulis ialah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Kelahiran Mahkamah Konsti-tusi tidak saja membuktikan bahwa Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka akan tetapi sekaligus merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sekaligus memperlihatkan adanya harapan baru bagi para pencari keadi-lan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap insti-tusi peradilan. 

Sedangkan pada jurnal pembanding penulis menyatakan dalam argumentasinya dalam jurnalnya ialah menyatkan bahwa menjadi wujud dinamika dan progresifitas dunia peradilan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh negara untuk mengisi celah kekurangan dan stagnasi, sehingga aspirasi pencari keadilan (justiabelen) bisa dijembatani, meski tidak semua problem yang oleh publik sudah dinilai sebagai problem yuridis, belum sampai ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi itu juga menegaskan, bahwa Republik Indonesia membangun, mempertahankan, dan menguatkan negeri ini dengan memposisikan supremasi konstitusi, sehingga ketika sistem peradilan ikut diamandemen, yang orientasi amandemennya demi membahas kepentingan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia, maka ini menjadi perwujudan Indonesia sebagai negara yang mengandalkan supremasi konstitusi.

C. Kajian Teori
Pada jurnal utama yang kajian teori yang digunakan adalah dengan memakai menggunakan seperti pengumpulan kasus-kasus dan putusan-putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga melakukan interview dengan ahli hukum tata negara dan mengimplementasikan teori hukum konstitusi, melakukan analisis terhadap hasil wawancara, memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menyele-saikan perkara judicial review yang mengandung unsur constitutional complaint, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi model kebijakan yang lebih baik dalam penyelesaian perkara.

Sedangkan pada jurnal pembanding ialah kajian teori yang digunakan adalah dengan Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data prime Penelitian ini sebatas mengkaji dari literatur atau bahan hukum tentang peran MK dalam konstruksi sistem peradilan impeachment di Indonesia.

D. Penelitian dan Relevansinya
Pada jurnal utama peneltian ini ialah metode yang digunakan adalah metode Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan antara lain jurnal, ma-jalah, buku-buku, surat kabar, peraturan perundang-undangan, putusan MK, internet dan segala materi sekunder terkait dengan kewenangan MK. Selain itu, untuk menguji akurasi data, maka akan dilakukan wawancara terhadap pakar hukum dengan dipandu daftar pertanyaan (bebas terpimpin) yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan berkembang pada saat wawancara dilakukan

Sedangkan pada jurnal pembanding digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan tentang peran MK dalam konstruksi sistem peradilan impeachment di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir pada jurnal utama menggunakan yaitu disni menjelakkan menganai Hukum Tata Negara sesungguhnya sepakat dengan urgensi diadakan oleh kewenangan constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi. Namun yang masih menjadi perdebatan adalah apakah kewenangan terse-but akan dimasukkan secara eksplisit ke dalam konstitusi atau UU ataukah cukup digan-tungkan pada keberanian hakim Makamah Konstitusi dalam menafsirkan kewenangannya. Secara teknis, jika kewenangan constitutional complaint itu dimasukkan dalam kewenangan maka akan menambah beban Mahmah Konstiusi dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan secara yuridis, jika kewenangan tersebut dimasukkan pada level UU, akan ada persoalan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945. Namun jika kewena-ngan tersebut dimuat dalam konstitusi membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah untuk melakukan amandemen konstitusi.

Pendapat yang moderat untuk mengatasi problem diatas adalah melakukan perluasan makna terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal yang mengatur pengu-jian undang-undang, yang tidak hanya terbatas pada menguji undang-undang semata tetapi juga menguji menguji norma dan implikasi berlakunya undang-undang.

Sedangkan pada jurnal pembanding kerangka berpikir yang digunakan ialah dengan menggunakan analisis mengamanatkan, bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukanoleh sebuah Mahkamah. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

F. Kesimpulan dan Saran
Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada jurnal utama ini ialah pada jurnal ini ialah membahas Urgensi Pengaturan Constitutional Complaint, Adapu yang dibahas yaitu mengenai pengaturan constitutional complaint dalam kewenangan mahkamah konstitusi yaitu merupakan salag satu wewenang pengadilan konstitusi. Namun di Indonesia, UUD 1945 tidak secara tegas memberikan wewenang constitusional complaint atau pengaduan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi dan juga membahas mengenai rumusan pengaturan connstitusional complaint dalam kewenangan Mahkamah Konstusi akan tetapi berdasarkan paparan para pakar Hukum Tata Negara sesungguhnya sepakat dengan urgensi pentingnya diadakan kewenangan constitutional complaint pada Mahkamah Konstusi. Namun yang masih menjadi perdebatan adalah apakah kewenangan terse-but akan dimasukkan secara eksplisit ke dalam konstitusi/UU ataukah cukup digan-tungkan pada keberanian hakim Mahmah Konstitusi dalam menafsirkan kewenangannya. Secara teknis, jika kewenangan constitutional complaint itu dimasukkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka akan menambah beban Mahkamah Konstusi dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan secara yuridis, jika kewenangan tersebut dimasukkan pada level UU, akan ada persoalan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945. Namun jika kewena-ngan tersebut dimuat dalam konstitusi membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah untuk melakukan amandemen konstitusi. Sedangkan kesimpulan yang dapat kita ambil pada jurnal pembanding dalam pembahasannya yaitu mengenai ialah Mahkamah Konstitusi dalam konstruksi sistem peradilan impeachment, adapun yang dibahas yaitu mengenai seistem peradilan dalam amandemen konstitusi, peran yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadiparameter penghormatan secara istitusionalnya terhadap supremasi konstitusi. Konstitusi menjadi lebih tampak dalam realitas kebernyawaan atau berguna bagi pencari keadilan atau masyarakat seiring dengan tingkat kinerja Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menjatuhkan putusan-putusan yang berbasis keadilan substantif. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berpangkal pada kewenangannya yang digariskan oleh konstitusi. Selanjutnya dalam pembahasan peradilan impeachment Peran Mahkamah Konstitusi sudah dipertegas dalam tahapan impeachment sebagai jembatan dalam sistem peradilannya, akan tetapi sistem ini tetaplah disebut oleh masyarakat atau sebagian pakar hukum tata negara sebagai sistem yang sekedar ada dalam konstitusi, dan bukan sebagai sistem peradilan yang benar-benar bisa digunakan untuk mempertanggungjawabkan Presiden dan atau Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan.

G. Pembahasan Penulisan Pada Jurnal
Pembahasan pada jurnal utama yaitu dalam pembahasan urgensi pengaturan perkara constitutional complaint dalam kewenangan mahkmah konstitusi adapun tugas konstitusi ialah melindungi hak-hak warga negara yang berpotensi dilanggar oleh tindakan atau kebijakan yang di-keluarkan pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) serta putusan pengadilan (yudikatif), dan dalam pembuatan jurna ini dalam pembahasannya penulis tidak terjun langsung dalam menganalisis masalah dalam kedaan nyata dan hanya betitik fokus pada pengumpulan infomasi, alamgkah lebih baiknya penulis langsung terjun kelapangan untuk bisa menganalisis masalah yang terjadi dan hampir sama dengan pembahasan yang ada pada jurnal pembanding dalam penilitiannya.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pada jurnal utama dan pembanding yaitu sama-sama membahas menegnai mahkamah konstitusi dapat kita simpulkan bahwa pada pembahasan ini kita dapat mengentahui apa saja tugas dari mahkamah konstiusi itu, bagaimana fungsi dari mahkamaah konstusi dan juga beserta perannya dan juga mengetahui pasal apa saja yang mengatur mengenai konstitusi dankita juga mengetahui pengaturan perubahan yang ada pada konstitusi.

B. Saran 
Sarannya ialah pada jurnal utama seharusnya bisa menambahan materi seperti contoh-contoh yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. hal ini sangat baik apabila kita memberikan menambahan materi pada jurnal utama ini dan juga bisa menambah wawasan para pembaca sedangkan pada jurnal pembanding seharusnya bisa memberikan bahasa yang lebih sederhana lagi agar para pembaca bisa mengerti dalam pembahasan yang dibahas pada jurnal ini. Dan seharusnya adapub bahasa asing pada jurnal ini bisa diberi pengertiannya atau keteangannya pada bahasa yang asing.
Read More

REVIEW JURNAL REPORT KETERAMPILAN SEKOLAH DASAR

REVIEW JURNAL REPORT KETERAMPILAN SEKOLAH DASAR
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Membaca merupakan salah satu kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh individu yang hidup di abad sekarang dan yang akan datang. Kemampuan membaca menjadi hal yang penting dalam suatu masyarakat sebab melalui membaca dapat diserap berbagai informasi dan wawasan pengetahuan untuk mengembangkan peradaban masyarakat tersebut. Pentingnya kemampuan danketerampilan membaca pada setiap orang diungkapkan oleh Burn dalam Rahim (2007: 1) bahwa “kemampuan membaca merupakan kemampuan yang mutlak dikuasai oleh masyarakat yang lebih maju”. Masyarakat akan cenderung lebih cepat mengalami, mengantisipasi dan menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan kemajuan ketikA individu-individu yang ada dilam masyarakat itu memiliki kemampuan dan budaya membaca yang tinggi. Sebaliknya ketika sebuah masyarakat memiliki kemampuan dan budaya yang rendah akan relatif lebih lambat dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. 

Sejalan dengan hal di atas maka keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang juga mutlak dikuasai oleh siswa SD. Syafi’Ie dalam Rahim (2008) menjelaskan bahwa Kemampuan dan keterampilan baca-tulis, khususnya keterampilan membaca harus dikuasai oleh para siswa SD, karena kemampuan dan keterampilan ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses kegiatan belajar siswa. Keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan untuk meningkatkan pengetahuan siswa sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka membaca. Oleh karena itu pengajaran membaca mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Secara khusus pembelajaran sastra di sekolah dasar tekait dengan tataran kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Pada tataran kebahasaan, pembelajaran sastra diarahkan agar siswa mengenal dan mampu membedakan bentuk prosa, puisi, dan drama serta mampu membedakan ragam bahasa sastra dengan ragam bahasa yang lainnya. Pada tataran pemahaman, pembelajaran sastra diarahkan agar siswa memiliki kegemaranmembaca dan mendengarkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, mempertajam kepekaan perasaan, dan memperluas wawasan kehidupan, sedang pada tataran penggunaan, pembelajaran sastra diarahkan agar siswa mampu memanfaatkan unsur-unsur kebahasaan dari karya sastra untuk kegjatan berbicara dan menulis. 

1.2 Tujuan
1. Mengkritik jurnal pendidikan sekolah dasar 
2. Mengetahui dan menambah wawasan pembaca mengenai jurnal pendidikan sekolah dasar

1.3 Manfaat
1. Mahasiswa dapat menambah wawasan dan dapat mengaplikasikan hasil penelitian jurnal pendidikan sekolah dasar 
2. Guna memenuhi mata kuliah keterampilan sekolah dasar.


BAB II
ISI JURNAL

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGAPRESIASI BACAAN CERITA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR MELALUI PENDEKATAN AREA ISI
Hasil penelitian:
1. Siklus Pertama 
Setelah dilakukan tindakan berupa penerapan pendekatan area isi dalam pembelajaran apresiasi sastra dengan bacaan cerita berjudul "Amelia" (1997) karya Norma R.V. Z diperoleh hasil sebagai berikut.

a. Kemampuan Siswa dalam Menemukan Unsur-Unsur Pembentuk Cerita 
Kemampuan isiswa dalam menemukan unsur-unsur pembentuk cerita, setelah dilakukan tindakan pada siklus I, pada umumnya siswa dapat me nyebutkan siapa tokohnya, bagaimana watak masing-masing tokohnya, dimana settingnya, bagimana alur ceritanya , dan bagaimana sudut pandang pengarangnya. Siswa pada umumnya belum dapat menyebutkan salah satu unsur pembentuk cerita, yaitu tema.


b. Kemampuan Siswa dalam Menemukan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Bacaan Cerita. 
Setelah dilakukan tindakan pada siklus I, pada umumnya sebagian besar siswa belum dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita "Amelia".Ketidakmampuan siswa dalam menemukan nilai-nilai dalam cerita "Amelia" ini, diduga siswa tidak memahami istilah "nilai" sehingga hasil pekerjaan siswa untuk tugas menyebutkan nilai-nilai ini kosong.

c. Kemampuan Siswa Memberi Tanggapan Tertulis Pada Bacaan Cerita 
Pada umumnya siswa dapat memberi tanggapan tertulis pada bacaan cerita yang telah dibacanya. Namun demikian tanggapan tersebut hanya dinyatakan dalam kalimat- kalimat pernyataan yang sangat sederhana, boleh dikatakan berupa pernyataan singkat 

Hasil Analisis Dan Refleksi Siklus I 
Hasil pelaksanaan tindakan siklus I, dianalisis dan direfleksi dengan guru kelas yang hasilnya adalah sebagai berikut: 
(1) siswa belum dapat menyebutkan tema cerita, hal ini diduga karena siswa belum/tidak memahami istilah "tema". Untuk itu, perlu diberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa agar siswa dapat menemukan tema cerita; 
(2) siswa yang tidak dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, diduga juga karena siswa tidak memahami istilah "nilai". Untuk itu, perlu adanya penjelasan yang mendetail berkaitan dengan istilah kepada siswa, sehingga siswa dapat memahaminya dan dapat menemukan nilai-nilai cerita pada bacaan yang diceritanya.
(3) siswa yang telah dapat mengemukakan tanggapannya atas isi cerita, perlu dijelaskan bahwa tanggapan akan lebih baik bila disertai alasan, karena dengan demikian siswa telah diarahkan untuk dapat membuat pemyataan lebih lengkap dan ini jauh lebih baik di samping juga dapat melatih kemampuan mengungkapkan gagasan. 

Dari hasil analisis dan refleksi ini, akan dipakai sebagai pedoman perbaikan pada tindakan siklus II. 
2. Siklus Kedua 
Pelaksanaan tindakan siklus II ini, urutan-urutan kegiatannya tidak jauh berbeda dengan urutan-urutan tindakan yang dilakukan pada siklus I, hanya saja ada tambahan penjelasan mendetail berkaitan dengan istilah "tema" dan istilah "nilai" yang perlu dipahamkan kepada siswa sehingga siswa benar-benar dapat memahaminya dan dapat melakukan pencarian tema dan nilai-nilai pada bacaan cerita yang dibacanya. Di samping itu, perlu juga dijelaskan pada siswa agar dapat memberikan alasan pada tanggapan tertulisnya atas isi cerita yang dibacanya, karena dengan demikian akan dapat melatih kemampuan berbahasa siswa. 

Hasil selengkapnya setelah dilakukan tindakan pada siklus II adalah sebagai berikut: 
a. Kemampuan Siswa Dalam Menemukan Unsur-Unsur Pembentuk Cerita 
Setelah dilakukan tindakan pada siklus II dengan cara memberi penjelasan yang lebih mendalam berkaitan dengan istilah "tema", sebagian besar siswa (80%) telah dapat menyebutkan unsur-unsur pembentuk cerita secara lengkap : ada tema, tokoh, perwatakan, setting, alur, dan sudut pandang pengarang. Masing-masing unsur pembentuk cerita yang disebutkan didukung oleh kalimat-kalimat dalam bacaan yang menyatakan gambaran masing-masing unsur cerita.

b. Kemampuan Siswa dalam Menemukan Nilai-nilai yang Terkandung dalam Bacaan Cerita. 
Sama halnya kemampuan menemukan tema cerita, kemampuan siswa dalam menemukan nilai-nilai cerita dapat dilakukannya setelah mendapat penjelasan mendetail berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan nilai. Sebagian besar siswa (75%) telah dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita disertai dengan kalimat-kalimat yang mendukung pemyataannya. .

Hasil Analisis Dan Refleksi Siklus II
Setelah dilakukan analisis dan refleksi siklus II dengan guru kelas hasilnya adalah sebagai berikut: 
(1) penjelasan guru tentang tema pada siswa dengan bahasa yang mudah dipahami berdampak pada kemampuan siswa menemukan tema cerita; 
(2) penjelasan guru tentang nilai-nilai pada siswa dengan bahasa yang mudah dipahami berdampak positif pada kemampuan siswa dalam menemukan nilai-nilai cerita; 
(3) penjelasan guru akan pentingnya pemberian alasan pada pernyataan siswa, berdampak positif pada kemampuan berbahasa siswa. Siswa 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN
MELALUI METODE SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW (SQ3R)
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 46 PAREPARE
Hasil penelitian:

1. Pelaksanaan Siklus
Pada siklus I proses pembelajaran belumberjalan dengan sempurna. Berdasarkan lembarobservasi guru, hasil pengamatan terhadap guruselama kegiatan pembelajaran pada siklus Imenunjukkan bahwa dari 24 indikator yangdilakukan oleh guru sesuai dengan metodeSQ3R, yang terlaksana berjumlah 16 indikatoratau 66,67% dan berada pada kategori Cukup.Sementara itu hasil observasi pada siswamenunjukkan bahwa dari 24 indikator yangdilaksanakan oleh siswa sesuai dengan metodeSQ3R, yang terlaksana berjumlah 17 indikatoratau 70,83% dan berada pada kategori Cukup.

Dengan demikian data observasi tersebutmenunjukkan kategori Cukup dalam prosespelaksanaan pembelajaran dengan metodeSQ3R.

Beberapa faktor penyebabnya antara lainsiswa masih belum terbiasa dengan metodepembelajaran semacam ini. Demikian pulayang terjadi pada guru sehingga tidak terlalurinci dalam menjelaskan dasar-dasar penerapanmetode SQ3R ini pada siswanya.Selain itu,guru juga masih belum begitu hafal langkahdemi langkah sehingga masih sering melihatlangkah pembelajaran di RPP. Sejalan denganproses yang belum baik, maka pemahamansiswa terhadap materi membaca pemahamanmasih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihatdari hasil penilaian LKS dan tes akhir siklusIyaitu 20 orang siswa (52,63%) yang mencapaiKKM atau dalam taraf keberhasilan tindakanpembelajaran menurut Djamarah (2006)persentase tersebut berada pada kategori kurang(K).

Berdasar data-data yang diperoleh di siklus I maka peneliti berasusi bahwa tindakanpembelajaran dalam siklus I dianggap belumberhasil meningkatkan hasil belajar siswa.Maka secara kolaboratif diputuskan untuk dilanjutkan ke siklus II dengan melakukanperbaikan sebagai berikut: 1) Guru harusmenjelaskan terlebih dahulu langkah yang akandilalui selama pembelajaran sehingga siswalebih terarah. 2) Guru lebih tertib dan tegasdalam melaksanakan tahap demi tahap metodeSQ3R sehingga siswa juga akan mengikutitahap demi tahap. 3) Guru memberi tanda danlebih tegas tentang kapan bacaan harus ditutupdan kapan harus dibaca kembali. 4) Saat siswamelakukan kegiatan membaca sekilas guruharus memantau siswa, sehingga dapat siswamembaca sekilas dengan baik. 5) Gurumengarahkan siswa untuk menyusunpertanyaan dengan kata tanya yang variatif. 6)Guru membimbingsiswa untuk menyusunpertanyaan yang mencakup keseluruhan isibacaan. 7) Guru membimbing siswa untukmenyusun pertanyaan dengan menggunakankata tanya yang mengarah pada high orderthinking. 8) Pada saat akan mengadakan tesevaluasi guru memberikan selingan (icebreaker) diantara pelaksanaan pembelajarandan evaluasi siklus.

Pada siklus II proses pembelajaran denganpenerapan metode SQ3R sudah mulai berjalandengan baik, hal ini dikarenakan penelitimelakukan perbaikan-perbaikan dalamkegiatan pembelajaran sehingga siswa jugaikut antusias dalam melaksanakanpembelajaran sesuai dengan metode SQ3R.Berdasarkan lembar observasi guru, hasilpengamatan terhadap guru selama kegiatanpembelajaran pada siklus II menunjukkanbahwa dari 24 indikator yang dilakukan olehguru sesuai dengan metode SQ3R, yangterlaksana berjumlah 21 indikator atau 87,50%dan berada pada kategori Baik. 

Sementara ituhasil observasi pada siswa menunjukkanbahwa dari 24 indikator yang dilaksanakanoleh siswa sesuai dengan metode SQ3R, yangterlaksana berjumlah 20 indikator atau 80,33% dan berada pada kategori Baik. Data lainmenunjukkan bahwa pemahaman siswa dalammateri membaca pemahaman sudah adapeningkatan. Dari hasil penilaian LKS dan tesevaluasi siswa, terdapat 26 orang siswa yangmencapai KKM (68,42%), meskipun jikadisesuaikan dengan taraf keberhasilan tindakanpembelajaran menurut Djamarah (2006)persentase tersebut masih berada pada kategoriCukup. Berdasarkan data observasi maupun datahasil belajar siswa maka penelitian inidiputuskan untuk dihentikan di siklus III.Meskipun masih ada beberapa hal yang belumtuntas, antara lain kemampuan menyusunpertanyaan dan jawaban yang mengarah padahigh order thinking dan masih terdapat sekitar16% siswa yang belum mencapai batasminimal KKM 75.

2. Perubahan Yang Terjadi DalamPembelajaran Membaca Pemahaman
a. Perubahan Proses PembelajaranMembaca PemahamanDengan diterapkannya metode SQ3R ada perubahan aktivitas pembelajaran membacapemahaman di kelas IV SD N 46 Parepare. 
Adaproses yang dilakukan siswa sebelum akhirnyamereka dapat memahami isi bacaan, dengandemikian aktivitas membaca siswa tidak hanyasekedar melafalkan bacaan. Akan tetapi merekakritis terhadap apa yang mereka baca sepertimenanya atau membuat pertanyaan, lalumembuat jawaban sesuai denganinterpretasinya, menceritakan kembali secarakretatif berdasarkan pemahamnnya dansebagainya. Crawley dan Mountain dalamRahim (2009) menjelaskan bahwa sebagaiproses berfikir, membaca mencakup aktivitaspengenalan kata, pemahaman literal,interpretasi, membaca kritis, dan pemahamankreatif.Melalui aktivitas pembelajaran di Siklus I,II dan III siswa mendapatkan pengalamanbelajar membaca pemahaman berupapenentuan ide pokok bacaan, mencobamenanya isi bacaan dan mencari jawabannya,menuliskan isi bacaan dan menceritakankembali isi bacaan.Secara komprehensifmereka diajak memahami bacaan lalumengkomunikasikan hal-hal yang dipahaminyabaik melalui tulisan maupun cerita isi bacaanyang dikaitkan dengan pengalamannya.

Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Herberdan Nelson dalam Rahim (2008) yangmembagi level pemahaman menjadi tiga level,yakni: 1) Pemahaman literal, adalahpemahaman dimana informasi yang diperolehdari bacaan, yang persis sama dengan teks ataubacaan dan level ini merupakan modal awaluntuk menuju ke level pemahaman selanjutnya.2) Pemahaman interpretive, adalah pemahamanyang diperoleh oleh penafsirangagasan-gagasan atau informasi yang adadalam teks. Dengan kata lain pemahaman levelini mengacu pada proses menentukan maksuddari apa yang tertulis dalam teks, atau mengacupada penemuan pesan yang implisit yangterkandung dalam teks. 3) Pemahaman applied,adalah pemahaman yang diperoleh melaluiproses sintesis dari berbagai gagasan daninformasi, baik yang bersumber dari dalam teksmaupun yang bersumber dari luar teks. 

b. Peningkatkan Kemampuan MembacaPemahaman SiswaDengan diterapkannya metode SQ3R
Dalam pembelajaran membaca pemahamanhasil belajar siswa dapat meningkat. Hasilbelajar siswa pada siklus I, II dan III terusmeningkat seiring dengan perbaikan yang terjadi pada proses pembelajaran di siklus I, IIdan III. Pada akhirnya di siklus III hasil belajarsiswa dapat maksimal sesuai harapan dimana84,21% siswa dapat tuntas dalam pembelajaranmembaca pemahaman di kelas IV SD N 46Parepare semester ganjil.

Dalam penerapan metode SQ3Rdisarankan untuk memperhatikan hal-halsebagai berikut: 1) Perlu pengelolaan waktusecara maksimal mengingat terdapat beberapatahapan dalam metode SQ3R yang perlu dirancang alokasi waktunya dengan cermat. 2)Harus membimbing siswa untuk melaksanakantahap demi tahap metode SQ3R sehinggamembutuhkan kesabaran ekstra keras dari guru,maka disarankan metode ini diterapkan padakelas kecil (maksimal 20 siswa) agar hasilnyaoptimal. 3) Penyediaan bahan bacaanhendaknya memperhatikan karakteristik siswadisetiap level atau kelas.Selain itumemperhatikan pula kontekstualnya bagi siswasehingga bacaan yang dipelajarinya menjadibermakna bagi bertambahnya pengetahuan danpengalaman tanpa mengesampingkanpengetahuan dan pengalaman yang telahmereka miliki sebelumnya. 4) Bagi penelitilain yang ingin mengkaji lebih lanjut metodeSQ3R, kiranya bisa mencoba menerapkanmetode ini untuk mata pelajaran lain selainBahasa Indonesia. Sebab pada hakekatnyasemua mata pelajaran membutuhkankemampuan membaca yang baik pada dirisiswa.


BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan penelitian : 
· Dalam jurnal utama saya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Mengapresiasi Bacaan Cerita Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Area Isi” menyajikan hasil penelitian yang berupa 2 siklus secara rinci dan terpisah sehingga lebih memudahkan pembaca untuk lebih mengetahui kemajuan dari setiap siklus, sedangkan pada jurnal pembanding saya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman melalui metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 46 Parepare” menyajikan hasil penelitian yang juga berupa 2 siklus dengan cara menggabungkannya, sehingga pembaca sulit untuk memahaminya.

· Dalam jurnal utama saya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Mengapresiasi Bacaan Cerita Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Area Isi” menyajikan hasil dari setiap tahapan secara terperinci dan jelas, sedangkan padajurnal pembanding saya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman melalui metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 46 Parepare” menyajikan tahapan-tahapan secara gabung, sehingga khususnya pada tahapan hasl evaluasi ataupun refleksi kurang dapat dipahami.

· Dalam jurnal utama saya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Mengapresiasi Bacaan Cerita Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Area Isi” menyajikan sampel yang digunakan dalam pengambilan data, sehingga pembaca lebih mudah memahaminya, sedangkan padajurnal pembanding saya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman melalui metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 46 Parepare” menyajikan setiap data tanpa memberikan contoh yang digunakan dalam teknik pengambilan data pada siswa.

3.2 Kelemahan penelitian :
· Dalam jurnal utama saya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Mengapresiasi Bacaan Cerita Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Area Isi” menyajikan setiap ahsil penelitian, maupun pembahasan dalam bentuk paragraph, sedangkan dalam jurnal pembanding saya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman melalui metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 46 Parepare” menyajikan hasil dalam bentuk diagram batang, sehingga pembaca lebih mudah memahami persetase kemajuan siswa pada setiap siklus

· Dalam jurnal berjudul “Meningkatkan Kemampuan Mengapresiasi Bacaan Cerita Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Area Isi” melakukan penelitian dengan 2 siklus, sedangkan pada jurnal pembanding saya yang berjudul berjudul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman melalui metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 46 Parepare” menyajikan hasil penelitian dalam 3 siklus, sehingga tingkat keberhasilan dalam menerima suatu metode pada siswa dapat lebih dipahami dengan dilakukan secara berulang-ulang.


BAB IV
PENUTUP

1 Kesimpulan
Berdasarkan jurnal utama, dapat di tarik kesimpulan bahwa, sebagai berikut :
Pembelajaran apresiasi bacaan cerita dengan pendekatan area isi yang menekankan pada pemahaman/'penjelasan akan unsur-unsur pembentuk cerita secara mendalam dapat meningkatkan pemahaman siswa pada unsur-unsur pembentuk cerita sampai 80% dari total jumlah siswa. Pembelajaran apresiasi bacaan cerita dengan pendekatan area isi yang menekankan pada penjelasan akan nilai-nilai secara mendalam dapat meningkatkan pemahaman siswa pada nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan cerita hingga 75% dari total jumlah siswa, Pembelajaran apresiasi bacaan cerita dengan pendekatan area isi yang menekankan pada pentingnya pemberian alasan pada tanggapan. Tertulis isi cerita dapat meningkatkan kemampuan bahasa tulis siswa hingga 80% dari total jumlah siswa. 

Berdasarkan jurnal pembanding, dapat di tarik kesimpulan bahwa, sebagai berikut :
Penerapan metode SQ3Rdapat meningkatkan kemampuan membacapemahaman siswa Kelas IV SD N 46 Parepare.Hal ini ditunjukkan oleh adanya perubahan yang terjadi pada proses pembelajaranmembaca pemahaman yang dilaksanakanmelalui proses pembelajaran di siklus I, II danIII. Perubahan yang terjadi pada prosespembelajaran tersebut kemudian mampumendorong peningkatan kemampuan membacapemahaman siswa kelas IV di SD N 46Parepare

2 Saran 
Berdasarkan pembahasan mengenai jurnal utama dan jurnal pembanding, disarankan guru mata pelajaran dapat memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan proses pembelajaran membaca yaitu penggunaan waktu siswa dalam membaca, serta membimbing siswa dalam tahap pembacaan, sehingga metode yang diterapkan seperti pendekatan area isi dan metode SQ3R dapat terlaksana dengan baik. 
Read More